HEADLINE : Gara-Gara Status di Facebook Sekelompok Oknum Polisi Gebuk Wartawan Online di Timika - Ketua Umum Persipura: Yunior Buat Sejarah, Papua Gudangnya Sepakbola - Dewan Pers Sambangi Kantor Redaksi Wartaplus.com Lakukan Verifikasi - Bendera Bintang Kejora Berkibar di Banti Tembagapura - Sungguh Bejat, Kelompok Kriminal Bersenjata Perkosa Ibu Rumah Tangga di Tembagapura - Polda Papua Belum Terima Laporan Dugaan Korupsi KPU Intan Jaya ,
Rabu , 22 November 2017
Breaking News
Home » Ekonomi » 14 Kabupaten di Papua Telah Membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Elia Loupatty/Ist
Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Elia Loupatty/Ist

14 Kabupaten di Papua Telah Membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan

JAYAPURA,- Sebanyak 14 Kabupaten di Provinsi Papua telah membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH). Dimana KPH tersebut dibentuk sesuai dengan amanat UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Kelembagaan.

Gubernur Papua dalam sambutannya yang dibacakan Asisten Bidang Perekonomian dan Kesra Sekda Papua, Elia Loupatty pada acara sosialisasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), Rabu (9/11) menuturkan, dengan terbentuknya KPH maka secara otomatis akan menjadi wewenang provinsi dan bekerja untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Papua yakni Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera, melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat yang tinggal dan menggantungkan hidupnya pada hutan dan hasil hutan.

Menurutnya, kegiatan sosialisasi pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan diharapkan dapat menyamakan presepsi pengelolaan hutan berbasisPKH, tahapan yang akan dicapai serta langkah-langkah yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan pembangunan KPH khususnya di Papua.

Lanjut katanya, mengacu pada peraturan Pemerintah RI nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, maka maksud pembangunan KPH diposisikan sebagai upaya untuk penguatan dan penyempurnaan klaim pemerintah atas kawasan hutan yang dikuasi oleh level tapak.
Klaim tersebut akan menjadi sempurna apabila KPH mendapat perlindungan legalitas dari Negara, mendapat legitimasi dan pengakuan oleh masyarakat di dalam dan sekitar PKH dan KPH mampu menjalankan pengelolaan dan penegakan hak atas kawasan yang dikelolanya.

Adapun 14 KPH yang telah dibentuk yakni KPHP Unit XX Kabupaten Kepulauan Yapen, KPHP unit XXIX Kabupaten Keerom, KPHP unit XVII Kabupaten Waropen, KPHP XVIII Lintas Mamberamo-Sarmi, KPHP unit XXXV Sepik Pegunungan Bintang, KPHP unit XLIII Kabupaten Nduga, KPHP unit XXVIII Kota Jayapura, KPHP unit XVII Sarmi, KPHP unit LIII Boven Digoel, KPHL unit XIX Kabupaten Biak Numfor, KPHL unit VI Kabupaten Mimika, KPHL unit XLII Jayawijaya, KPHL unit XLI Lanny Jaya, dan KPHL unit II Nabire.[Riri]

Check Also

Alfian Eko Prasetya d Melati Daeva Oktavianti

Hongkong Terbuka, Alfian Dan Melati Sukses Balaskan Dendam

Wartaplus. Pasangan ganda campuran, Alfian Eko Prasetya/Melati Daeva Oktavianti berhasil melewati hadangan pertamanya di babak kualifikasi ...

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *